Politik Panggung Emil

Pada hari pertama di pekan ini, Ridwan Kamil membuat berita. Ia mengumumkan dirinya tak akan ikut pilgub Jakarta. Media ramai, tentu saja termasuk media sosialnya. Frase “Kang Emil” di Twitter menjadi trending topic. Cuitan pengumumannya di media sosial itupun di-retweet 3.900 kali. Itu belum menghitung total jumlah media cetak dan digital yang mengabarkannya.

Ridwan Kamil adalah gejala. Ia mewakili kondisi realpolitik pada hari-hari ini. Melawan tujuh pasangan calon walikota dan wakilnya, ia menang telak pada pemilihan walikota Bandung, 3 tahun lalu. Suara yang diraihnya hampir 45 persen dalam satu putaran saja. Padahal, Emil bukan kader partai. Ia disokong dua partai yang relatif kecil: Gerindra dan PKS.

Menurut pengakuannya, sebelumnya ia berkeliling dari satu partai ke partai lain, melamar mereka supaya mau menyokongnya dalam pencalonan. Tapi hasilnya nihil. Selain Gerindra dan PKS, partai lain hanya tertarik menjadikan Emil sebagai calon wakil walikota. Hanya dua partai itu yang bersedia. Maka, kader PKS–Mang Oded–pun kemudian hanya dipasang sebagai calon wakil Emil. Dus, tak ada satupun di antara dua partai itu yang memaksa arsitek ini memegang kartu keanggotaan partai.

Hari-hari berikutnya, Emil tak pernah sepi dari berita. Ia bersama beberapa pemimpin daerah lain kerap dianggap sebagai harapan baru. Bedanya dari yang lain, kepala daerah satu ini sangat social media savvy. Tak pelak jika ada yang mengkritiknya, fanatiknya di Twitter akan bereaksi membela.

Apa yang terjadi?

Sekali lagi, Ridwan Kamil hanyalah gejala. Ia bagian kecil dari gambar besar dunia politik sejak penghujung abad ke-20, yang juga menjangkiti Amerika Serikat. Manuel Castells, dalam The Power of Identity, mencatat gambar besar itu sebagai meruaknya show politics (yang saya terjemahkan dengan semena-mena menjadi ‘politik panggung’) dan political marketing (pemasaran politik).

Kita di sini sama-sama bisa merasakan tiga gambarannya. Pertama, merosotnya partai-partai politik dan peranannya dalam menyeleksi kandidat. Kedua, munculnya sistem media yang kompleks. Dan, ketiga, terbangunnya (sistem) pemasaran politik.

Terbit pertama kali pada 1997, tentu saja Castells dalam buku itu tak membahas media sosial. Tapi, apa yang disebutkannya sebagai “sistem media yang kompleks” terdengar profetik saat menghadapi yang terjadi pada hari ini. Pernyataan seorang tokoh publik dalam media sosialnya, pasti akan ditindaklanjuti di media massa. Begitu pula dengan segala yang tertangkap dalam gambar, baik yang bergerak maupun tidak.

Dulu, partai menjadi perantara dan wahana, baik dalam hal idea maupun sebagai mesin politik. Tapi sekarang, massa bisa mengakses tokohnya secara langsung. Rekaman elektronik seakan-akan menghilangkan peran antara yang tadinya diemban partai. Begitu pula dengan cuit-cuitan di media sosial. Mention atau tag-lah pemimpinmu, maka ia pun bisa memonitor semua, dan langsung saat itu juga menjawabnya. Tentu saja jika ia mau dan punya waktu.

***
Saya teringat satu kesempatan saat Rizieq Shihab mengolok-olok salam sapaan dalam bahasa Sunda yang kerap dipromosikan Bupati Dedi Mulyana dari Purwakarta. “Campur racun,” kata Rizieq, memelesetkan ‘sampurasun.’ Tentu saja Dedi bereaksi atas olokan pimpinan FPI itu. Tapi kemudian, Ridwan Kamil muncul. Ia menyatakan Rizieq harus minta maaf atas olokannya.

Terang saja media ramai. Panggung tak lagi diisi pertandingan tinju antara Rizieq dengan Dedi, melainkan Rizieq dengan Emil! Dan dukungan pada sang walikota mengalir deras. Orang yang pencalonannya disokong oleh partai Islam ini sekarang tak hanya punya citra Islami, tapi juga citra pembela kebudayaan daerah! Luar biasa. Ia merebut panggung dari Dedi dan mengasosiasikan diri dengan sentimen-berbasis-kedaerahan dalam satu hentakan. Sentimen yang sebelumnya amat lekat dengan Bupati Purwakarta itu.

Emil juga tak hanya main di satu media sosial. Jika di Twitter ia kerap menggoda para jomblo dan mendapat keseruan (sekaligus cacian) karenanya, maka ia menggunakan Facebook untuk pos-pos yang lebih panjang. Misalnya, kegiatan-kegiatan kerjanya, lengkap dengan foto. Di Facebook pula ia kemarin semacam bertanya pada audiensnya, apakah ia perlu mencalonkan diri pada pemilihan gubernur ibukota.

“Perlukah saya pergi ke Jakarta untuk ikut pilkada gubernur DKI 2017? Mohon alasannya. Hatur nuhun.” Pos Emil di Facebook itu dikomentari sebanyak 57 ribu komentar, 74 ribu reaksi ekspresif, serta dibagikan sebanyak 5.900 kali. Di media sosial ber-platform gemuk ini, Ridwan Kamil tak kalah dirayakan dibanding kehebohannya di media sosial sekurus Twitter.

Satu lagi. Jika di Twitter ia melontarkan cuitan-cuitan pendek nan witty yang dengan sigap direproduksi oleh para pengikutnya, beda lagi dengan Instagram. Tengoklah gayanya yang selalu tampak grammable. Bersepeda dari rumah dinasnya di daerah alun-alun ke kantornya di Balai Kota sejauh hampir 5 KM, ia kerap mengenakan setelan jas plus peci. Entahlah soal gerah atau tidaknya, yang jelas gaya Emil mirip Presiden Sukarno dengan adaptasi ala generasi Milenial. Layak jepret, sekaligus mengingatkan khalayak pada Bung Besar.

Dalam hal penguasaan panggung itulah, Ridwan Kamil bisa disebut sebagai Sukarno zaman ini. Bedanya, ia tak berpidato di Lapangan Ikada. Panggung Emil adalah layar televisi, laptop, dan terutama, layar-layar telepon pintar kita.

Iklan

Gambar Teroris, Machismo, dan Thanatos

Mata lelaki bertopi Nike itu mengerling tajam ke sudut kiri, fokus pada sasaran. Tangan kanannya menahan badan pistol FN rakitan, tangan kirinya siap menarik pelatuk. Foto eksklusif bidikan fotografer Tempo itu kemudian viral di media sosial. Ada yang mengomentari merk topinya, sepatunya, atau sekedar memasangnya sebagai ilustrasi dari status-status yang diposkan pada laman Facebook.

 

Harus diakui, mimik Afif Sang Penembak sungguh meyakinkan. Ia tak kalah dari ekspresi macho Bruce Willis dalam film Die Hard, misalnya. Melihat foto sinematik itu, kita jadi lupa bahwa film-lah yang sesungguhnya meniru kenyataan, bukan sebaliknya. Afif tak sedang berakting dalam film, ia tak sedang meniru Bruce Willis, dan Sarinah waktu itu bukanlah lokasi syuting.

 

Peristiwa Sarinah adalah bencana bagi kita semua. Tak ada yang patut menyanggahnya, meskipun kita saat itu bersegera memasang tagar-tagar yang luar biasa hebat. Tetapi, terkait potret Afif, fotografer jurnalistik mana yang tak iri pada sang pembidik yang berhasil mengabadikannya? Saya pun tak punya kata lain selain “wow” saat melihat rangkaian foto-foto itu.

 

Lalu kita tiba di hari Senin. Potret itu menjadi sampul Tempo English. Sedangkan bingkai lain, yang di dalamnya seorang lelaki berompi dan bertopi hitam menembak polisi dari jarak dekat, dipasang pada sampul majalah Tempo berbahasa Indonesia.

 

“Violence at its best paraded on a cover [of a] magazine,” tulis Uly Siregar setelah melihat sampul itu. Beberapa orang lain di jejaring media sosial saya juga berpendapat hampir sama. Pendeknya: sampul Tempo melanggar etika. Benarkah demikian?

 

Saya tak hafal persisnya ukuran salah-benar dalam media. Barangkali asosiasi wartawan atau dewan pers punya panduan lengkap kode etik jurnalistik A-Z. Saya juga bukan juri etika. Tapi bagi saya, kedua sampul itu mengandung masalah.

 

Kita mafhum ada dua pendapat mayoritas dalam telaah akar terorisme. Pendapat pertama bilang sang pelaku terjerumus ajaran (agama) yang salah. Pendapat kedua lebih melihat faktor sosial si pelaku, tepatnya kemiskinan, sebagai penyebab keterjerumusan ke dalam terorisme.

 

Bagi saya, ada faktor lain yang juga berperan, dan ini bisa jadi terkait dengan foto-foto dalam sampul Tempo. Faktor itu adalah machismo, meski tentu saja, faktor ini sangat mungkin menempel pada dua latar yang lebih umum tadi.

 

Bayangkan seorang anak, atau remaja, yang bisa sangat terobsesi menjadi anggota militer setelah menonton film Rambo. Atau mereka yang ingin menjadi pembalap setelah menonton Fast and Furious. Juga dia yang mengkhayalkan diri sebagai agen intelijen setelah menyaksikan laga Jason Bourne.

 

Hal sama bisa terjadi dengan foto Afif Sang Penembak yang viral di media sosial—dan diabadikan dalam sampul Tempo kemarin. Belum lagi ditambah foto mayatnya yang sedang tersenyum. Oh wow, dia begitu macho saat beraksi, wajahnya juga tersenyum saat mati. Hidup sebagai pejuang, mati sebagai syuhada. Bukan tak mungkin Afif diidolakan seperti Bruce Willis atau Stallone. Sebab kita punya contoh lain dari radikalisme dan keberanian yang lain pula, tapi juga punya unsur machismo. Che Guevara misalnya.

 

Di sisi lain, kita bisa menilik media-media dengan nilai etika kuat yang selalu mencantumkan nomor (hotline) konsultasi kala memberitakan peristiwa bunuh diri. Psike manusia adalah hal yang penuh kontradiksi. Pada lapis kesadaran, kita menimbang mana tindakan paling nalar untuk dilakukan. Tapi di baliknya: gelap.

 

Tiba-tiba kita dikejutkan dengan berita kriminal yang tak masuk akal. Manusia dengan jejak hidup yang kita anggap paripurna, misalnya, rela membunuh orang dengan risiko yang hampir pasti: penjara puluhan tahun. Atau peristiwa-peristiwa bunuh diri yang di luar bayangan kita, tanpa latar musabab yang masuk akal. Ini yang terjadi pada orang-orang suicidal. Pisau dapur bisa tampak terlihat nyaman untuk dipeluk. Udara dari ketinggian ratusan meter pun bisa tampak asyik diajak menari.

 

Bayangkan kecenderungan itu menempel dengan kesusahan hidup yang rasanya tak mampu ditanggung. Atau ia menempel dengan ideologi, entah untuk menghancurkan kekufuran atau demi menghancurkan kapitalisme. Selama ideologi yang dianut membenarkan pembunuhan untuk mencapai tujuannya, dorongan kematian adalah teman berdansa paling tepat.

 

Dorongan itu dimiliki tiap orang, dengan tingkatan berbeda-beda. Bahkan pada orang-orang tertentu, dorongan itu serupa api dalam sekam yang menunggu siraman bensin. Murid Freud menyebut api itu—dengan menghidupkan mitos Yunani—sebagai Thanatos. Dan bisa jadi, foto sang penembak dengan mata mengerling tajam itu menjadi bensinnya.

Merayakan Natal, Mengingat Pilatus

Ecce Homo, oleh Antonio Ciseri

Sejarah telah bergerak dua puluh abad sejak Pontius Pilatus mencuci tangannya sebelum menyalib Yesus. Setelah bimbang karena tak yakin Yesus melanggar hukum, Gubernur Romawi di Judea ini akhirnya memilih jalan aman. Tepatnya: aman untuk dirinya. Di depan khalayak yang menuntut Yesus dihukum mati, Pilatus berkata: “Bukan aku yang membunuhnya. Inilah yang kalian inginkan.”

Fragmen ini mungkin terasa ofensif bagi sebagian orang karena diungkit saat umat Kristiani bersuka cita merayakan kelahirannya. Tapi sebagaimana Sokrates, Yesus adalah tokoh yang mengalami momen paling bersejarah justru di saat menjelang kematiannya. Kisah kematian Yesus—selain Sokrates—bisa disebut topik diskursus moral terbesar, dibanding tindakan dan peristiwa saat kedua tokoh historis itu hidup. Selain soal itu, di Indonesia, sepanjang 2015 masih juga muncul berbagai kasus yang membuat Pilatus semakin relevan untuk dibahas sebagai retrospeksi penghujung tahun.

Salah satu kasus terbesar adalah perdebatan skala nasional ihwal usulan permohonan maaf terhadap korban pembantaian 1965. Usulan ini berawal dari beberapa temuan penelitian yang menunjukkan bahwa ada faksi lembaga militer yang mengorkestrasi pembunuhan kaum kiri pasca-G30S. Temuan-temuan itu, ditambah dengan beberapa kesaksian dalam International People’s Tribunal 1965, menunjukkan peristiwa pembantaian itu bukan semata konflik horizontal. Meski kesimpulan akademis soal ini tidak satu warna, setidaknya dapat dicatat dengan serius bahwa Komandan RPKAD yang memimpin penumpasan massa kiri pasca-G30S, Jenderal Sarwo Edhie Wibowo, pernah mendaku menumpas tiga juta warga pada tahun-tahun itu.

Namun tuntutan agar negara bertanggung jawab itu ditanggapi dingin oleh pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, meski 26 tahun sudah lewat sejak pengakuan Sarwo Edhie. Presiden Jokowi (juga Menhan Ryacudu), serta Fadli Zon sebagai Wakil Ketua DPR, menolak tuntutan itu. Lebih jauh, Fadli bahkan menampik usulan rekonsiliasi. Jika kita bandingkan ini dengan peristiwa penyaliban Yesus, sikap pemimpin Indonesia tak terlalu berbeda dengan sikap Pilatus. Beberapa ormas agama yang menolak keras usulan permohonan maaf juga sebangun dengan massa agama Yahudi yang menghendaki Yesus dihukum.

Gubernur Pilatus, 20 abad yang lalu, terombang-ambing di atas bandul ketidakyakinannya. Baginya, Yesus sepertinya tidak sedang melanggar hukum negeri Romawi. Tetapi bukankah memang gelombang protes massa penganut agama mayoritas akan menyebabkan ketidakstabilan politik? Dan bukankah itu tidak akan menguntungkan bagi pemerintahannya? Sama halnya dengan yang dialami Presiden Joko Widodo. Dengan legitimasi politik yang kian menurun, tak mungkin ia menjalankan kebijakan sangat tidak populer yang akan menyenggol sentimen keagamaan begitu banyak orang.

Padahal, jikapun kondisi realpolitik belum memungkinkan untuk peristiwa pengakuan dan rekonsiliasi atas peristiwa “yang (dianggap) telah lalu,” lembaga-lembaga tinggi ini tetap berkewajiban menghadapi persoalan “yang ada di masa kini.” Negara harus dipertanyakan, mengapa hak asasi kaum eksil banyak yang belum dipenuhi? Hingga kini, masih banyak eksil yang belum mendapatkan kembali kewarganegaraannya, karena mereka dicap sebagai PKI atau Sukarnois yang terlibat G30S. Bahkan salah seorang di antara mereka, Tom Iljas, diusir dari Indonesia hanya karena ia menziarahi makam orangtuanya di Sumatera Barat.

Belum lagi jika kita mengingat bahwa negara ini masih melanggar hak berpendapat terkait larangan mempelajari paham Marxisme. Ketetapan MPRS XXV Tahun 1966 yang memuat larangan itu masih berlaku sampai sekarang. Dalam kasus Tom Iljas, orang pemerintahan tahu bahwa mengusirnya adalah pelanggaran hak asasi, tapi itu dibiarkan karena mereka sama seperti Pilatus: tak punya keberanian menangkal kebencian massa terhadap orang-orang kiri.

Kepemimpinan gaya Pilatus juga terjadi dalam kasus-kasus mutakhir lain, terutama terkait kebebasan beragama dan peraturan daerah yang sektarian. Di Bogor misalnya, Bima Arya memimpin pelarangan peringatan Hari Asyura yang diselenggarakan jemaat Syiah. Tak lain karena ia mengikuti tuntutan massa yang ingin mengeksklusi kaum Syiah. Pelanggaran hak asasi lebih keji bahkan terjadi di tempat lain. Jemaat Ahmadiyah dan Syiah di berbagai kota diusir dari tempat tinggalnya sendiri karena dianggap menjalani ajaran sesat. Pihak korban yang diusir dan rumahnya dibakar, kerap malah dihukum sebagai terpidana.

Belum lagi jika kita menyebut perda-perda bercorak religius yang kian menjadi arus utama. Ada sekolah-sekolah negeri—yang didanai pajak—mewajibkan siswa perempuan memakai jilbab saat masuk lingkungan sekolah. Juga aturan serupa di kalangan pegawai negeri perempuan yang berada di bawah administrasi pemerintahan daerah. Selain itu, kita juga bisa melihat, di ujung-ujung negeri, Aceh dan Papua, takluknya kepemimpinan terhadap sentimen massa menyebabkan terjadinya kasus pembakaran rumah-rumah ibadah.

Belakangan memang ada hal kecil yang membanggakan. Setelah menuai banyak kecaman, Bima Arya mengakui pelarangan kegiatan Syiah di kota yang dipimpinnya merupakan kesalahan. Demikian juga sikap yang ditunjukkan Ridwan Kamil saat ia diprotes karena memasuki gereja pada Hari Natal. Emil, dalam hal ini, menunjukkan sikapnya sebagai walikota untuk semua golongan di kotanya. Mereka berdua tampak berupaya membagun brand yang menjauhi gaya Pilatus. Ini adalah sedikit kado akhir tahun di tengah banyaknya kekecewaan pada banyaknya Pilatus di negeri ini.

Sebaik-baiknya memperingati kelahiran Yesus—dan menyongsong tahun yang baru—adalah dengan mencegah Pontius Pilatus hidup lagi dan menyaru jadi pejabat publik kita.

 

Senyum Ali Munir

Seharusnya sore itu ia bersantai setelah seharian lelah bekerja di kebun kelapa miliknya. Tapi tak berapa lama ia rehat, lantai yang dipijaknya bergoyang hebat. Atap runtuh menimpa seluruh anggota keluarga yang ada di rumahnya.

Pada pukul 17.16 di penghujung September itu, enam tahun lalu, kepala Ali Munir tertimpa reruntuhan rumahnya sendiri. Anak istrinya selamat, namun kedua orangtua yang tinggal bersamanya langsung tewas. Ali sendiri dilarikan ke Rumah Sakit Padang, 70 KM dari kampungnya di Gunung Padang Alai, Padang Pariaman.

Haji Zainir, seorang “pandita” di Pariaman, meminta putrinya yang berprofesi perawat untuk mengawal pengobatan Ali Munir. Pensiunan polisi yang sekarang berumur 70 tahun ini tergerak melihat begitu parahnya kehancuran akibat gempa di kotanya, yang lokasinya memang paling dekat sumber gempa. Di rumah sakit, Ali tak sadarkan diri selama empat hari, dan baru bisa pulang setelah dirawat 2,5 bulan.

Hidupnya kemudian sungguh terjungkir. Kebun kelapa miliknya yang memang berupa lereng, habis longsor karena gempa. Mata pencahariannya musnah. Padahal, sebelumnya kebun itu bisa menghasilkan 2300 butir kelapa tiap bulannya. Dengan harga Rp 1.100 per butir, ia mendapat penghasilan sekitar 2,5 juta. Cukup makmur untuk ukuran masyarakat di kampungnya.

Ia dulu bisa membangun rumah batu–sebutan orang Minang untuk rumah tembok permanen–meski tentu ia tak menyangka bangunan hasil jerih payahnya itu pulalah yang turut merenggut nyawa orangtuanya. Gempa menghancurkan rumah batu itu, lalu ia pindah ke rumah kayu kecil yang dibangun dengan bantuan orang-orang dermawan. Jangan tanya soal bantuan dana dari pemerintah. Meski sudah mengumpulkan persyaratan administratif, keluarganya tak kunjung mendapat bantuan dana rehabilitasi dan renovasi rumah.

Ya, bulan-bulan itu pemerintahan dan negara memang tak hadir untuk Ali. Saat ia terbaring di rumah sakit, lagi-lagi saudara dan tetangganyalah yang bahu membahu supaya anak-istrinya bisa makan dan tetap hidup. Mereka menjadi jaring pengaman untuk keluarga Ali ketika struktur yang seharusnya bekerja tidak ada.

Setelah enam tahun, kini Ali Munir dan keluarganya masih tinggal di “rumah sementara.” Keadaannya membuat Ali begitu berat untuk bisa punya lagi rumah batu. Ia kini tetap berladang, tapi bukan pada tanah miliknya lagi. Kaki dan tangannya yang penuh lumpur menjadi saksi bahwa ia bekerja sungguh keras.

Namun posisinya tetap kalah. Dua anak terkecilnya bahkan langsung putus sekolah. Anak ketiganya berhenti di bangku Tsanawiyah. Anak keempat lebih tragis lagi: sekolah dasar pun tak selesai. Fakta yang tak kalah menyedihkan, putus sekolah nampaknya bukan hal yang amat spesial di kampung itu. Wawancara kami sebelumnya mendapati seorang anak awal belasan tahun tak sekolah, sebab ia harus membantu ayahnya berdagang. Sungguh kontras dengan rencana pemerintah untuk menambah tahun wajib belajar.

Ali Munir juga amat menyesali kondisi kedua anaknya. Namun ia tak bisa melawan kenyataan bahwa nasib hidupnya memang sedang terjun bebas. Ia berusaha melawan nasib itu dengan keras, tapi tetap tak bisa memenuhi kebutuhan anaknya untuk terus bisa sekolah. Hasil berladang di ladang orang sangat tak memadai, apalagi jika dibandingkan dengan penghasilannya dulu.

Tapi, yang mengherankan, betapapun ia termasuk korban gempa yang nasib hidupnya paling hancur, Ali-lah satu-satunya yang masih kerap menyelipkan senyum dan tawa saat berbincang dengan kami. Seakan sedang membuat tragedi menjadi komedi, ia tertawa memamerkan ompong kala menunjukkan bekas luka di kepala yang pernah membuatnya koma.

Mungkin Ali Munir sedang mengamini larik Freddie Mercury dalam salah satu lagu Queen paling sedih: “Life is much too short to while away with tears.” Ya, hidup terlalu singkat untuk sekadar diisi dengan tangis.

“How Much is Enough?”

Argumen-argumen ekonomisme dalam tarik-tarikan antara buruh dengan pengusaha yang saya baca cukup menarik dan mencerahkan. Intinya, interest/kepentingan pengusaha adalah mendapat laba, dan kepentingan itu terancam dengan naiknya pengeluaran untuk belanja tenaga kerja saat buruh menuntut upah naik.

Tak dapat dimungkiri, persaingan pasar tenaga kerja telah membuat banyak investor memindahkan modal ke luar negeri, contohnya Cina dan Vietnam. Saya lihat dengan mata kepala sendiri, bagaimana pabrik-pabrik tekstil di Bandung Raya sekarang berubah menjadi pemukiman atau pusat perbelanjaan. Artinya, gedung-gedung itu tak berubah jadi sektor produktif.

Saya kerap bertanya-tanya, bagaimana bekas buruh pabrik mencari penghasilan sekarang? Tetangga saya, misalnya ada yang menjadi pengemudi ojeg, juga ada yang buka warung kecil-kecilan. Tapi tetap sulit dibayangkan gambaran besarnya. Ke mana mereka sekarang? Apa yang pemerintah lakukan dengan gembosnya sektor industri yang menyerap tenaga kerja begitu banyak? Belum lagi menyiasati perubahan sosial budaya akibat lansekap ekonomi yang berubah.

Sebelumnya, menjamurnya pabrik di Bandung telah mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat semi-industri. Anak cucu petani tak lagi punya keahlian mengelola sawah karena mereka memilih jadi buruh. Sawah pun dijual. Setelah pabrik tak ada, tentu saja mereka tak bisa kembali jadi petani. Sawah berubah jadi beton, bertani pun sudah tidak bisa. Cukup adil juga rasanya jika memberi kesempatan argumentasi ekonomi untuk menilai tuntutan buruh secara proporsional.

Tapi selain soal ekonomi di atas, agaknya patut juga melempar pertanyaan kedua, terkait penilaian-penilaian moralistik yang kerap muncul saat buruh menuntut hak-haknya. Buruh kerap dianggap kemaruk karena selalu menuntut kenaikan upah. Ini sebetulnya ironis, sebab yang bertanya kaum upahan juga. Mengapa kita tidak bertanya, “Kok pengusaha tidak mau sih untungnya berkurang sedikit supaya pegawainya bekerja dengan senang?”

Mengapa kita tidak bertanya: “Apa harus ya gaji buruh pabrik, karyawan paling bawah, dan cleaning service itu cuma 1/10 gaji manajer atau 1/50 gaji CEO. Apa harus ya perbedaan keahlian diberi selisih puluhan kali lipat?” Atau mengapa tidak: “Kok tukang palak di tiap belokan dengan badge resmi pemerintah itu tak disikat saja, supaya ‘alokasi suap’ masuk ke kesejahteraan buruh?”

“How much is enough?” adalah pertanyaan yang sah saja ditanyakan pada buruh. Tapi sudahkah itu ditanyakan juga pada pihak-pihak lain, pihak yang justru amat pantas menjawabnya?

Setelah Teror

Baru saja dunia bertepuk tangan atas keterbukaan Angela Merkel menyambut para pengungsi yang lari dari kekejaman milisi ISIS. Setidaknya ada negara yang waras, meski sikap itu jelas bukan tanpa risiko, mengingat pada tahun-tahun ini gesekan antara kaum imigran dengan kaum “pribumi” Eropa tak bisa dianggap enteng. Setidaknya sejumlah pengungsi yang mendapat hidup di tanah baru,–meski ada yang bernasib tragis–tidak seperti pengungsi Rohingya yang sempat terlunta-lunta di perairan Asia Tenggara. Setidaknya ada yang patut disyukuri, meski kita juga cukup tahu diri. Kita tak lantas meromantisasinya sebagai jalan menuju “perdamaian abadi” atau kosmopolitanisme Kantian supaya tak terdengar seperti orang naif di tengah kenyataan-kenyataan yang jauh dari bayangan ideal itu.

Lalu meledaklah peristiwa itu. Teror yang mengerikan. Presidennya langsung mengeluarkan pernyataan keras. Saya sangat berduka untuk korban teror, juga sulit untuk tidak menguatirkan eksesnya pada kaum imigran. Sama seperti saat ’65: satu kejadian mengerikan mengakibatkan begitu banyak jiwa yang tak bersalah tewas. Semoga tidak terjadi. Semua sudah terpukul karena teror kemarin. Cukup adalah cukup.

Tentang Poskol

Terlalu banyak orang yang mabuk dengan pascakolonialisme (Said). Apa-apa disebut sebagai orientalisme. Akhirnya sulit menempatkan sesuatu secara obyektif, sebab belum apa-apa fenomena ditangkap dengan radar tafsir curiga [kalau baru dengar, ini bukan istilah karangan saya ya, cek Ricoeur]. Belum apa-apa, kita memposisikan diri sebagai si timur menghadapi si barat. Belum apa-apa, kita menempatkan “mereka sebagai penjajah” dan “kita sebagai terjajah”. Padahal, kondisi pascakolonial Indonesia sungguh tak biasa. Apakah kita akan tetap memaksa membaca dengan pisau pascakolonialisme sehubungan Nanggroe Aceh, Timor Leste, dan Papua?